Ditangan Anies Baswedan DKI Jakarta lagi-lagi meraih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut - WARGA KARAWANG

1 Jun 2021

Ditangan Anies Baswedan DKI Jakarta lagi-lagi meraih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Warga Karawang - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi-lagi meraih predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan oleh Anggota V BPK, Bahrullah Akbar saat Sidang Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020.

"Berdasarkan hasil penilaian, maka BPK memberikan (DKI Jakarta) opini tanpa pengecualian," ujar Bahrullah di Ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (31/05/21).

Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan melalui akun Instagram resminya, LKPJ merupakan laporan pertanggung jawaban kinerja 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan.

LKPJ disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya," ujar Anies baswedan.

Selama dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah empat kali membawa Provinsi DKI Jakarta meraih WTP dari BPK.

Secara terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga mengungkapkan, opini WTP yang didapat oleh Pemprov DKI Jakarta empat kali berturut-turut tersebut menunjukkan bahwa selama dinahkodai Gubernur Anies Baswedan, APBD Jakarta digunakan sepenuhnya untuk membangun Jakarta, baik untuk manusianya maupun untuk infrastrukturnya.

"Padahal era gubernur sebelum Anies, opini WTP itu cuma mimpi," ucap Rico.

Saat Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, Jakarta meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), yakni empat tahun berturut-turut pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Menurut Rico, problem utama selama empat tahun berturut-turut Pemprov DKI Jakarta tak kunjung mendapat WTP adalah persoalan pencatatan aset yang tidak kunjung bisa diselesaikan gubernur sebelumnya.

"Opini WTP ini merupakan prestasi Anies yang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah APBD DKI Jakarta yang keluar memang diperuntukan bagi warga jakarta," demikian ucap Rico. 

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda