Krangkeng Dirumah Dinas Bupati Langkat, Perbudakan Modern? - WARGA KARAWANG

25 Jan 2022

Krangkeng Dirumah Dinas Bupati Langkat, Perbudakan Modern?

Krangkeng bupati langkat

Warga Karawang - Lembaga swadaya migrant care mendatangi kantor Komnas HAM untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat. dalam pengaduannya migrant care mengungkapkan adanya kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat yang baru saja terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK.

Migrant care menduga atas penemuan tersebut patut diduga telah terjadi perbudakan modern oleh Bupati Langkat tersebut. pihak Komnas HAM berjanji akan menangani perkara tersebut secara prioritas. Komnas HAM pun meminta Polda Sumatera Utara untuk memastikan keberadaan puluhan karyawan tersebut dalam keadaan aman dan tidak ada barang bukti yang hilang.


Sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan sebuah ruangan yang memiliki jeruji layaknya sel tahanan viral di media sosial, setelah ditelusuri ruangan seperti tahanan tersebut berada di halaman belakang rumah dinas Bupati Langkat Sumatera Utara. Terungkap dalam ruang tahanan terdapat empat orang warga salah satu diantaranya mengalami memar.

Berdasarkan laporan yang didapat migrant care warga yang di dalam tahanan adalah para pekerja di kebun kelapa sawit yang diduga dieksploitasi, namun berdasarkan keterangan polisi ruang tahanan tersebut diperuntukan bagi rehabilitasi narkoba dan telah berlangsung selama sepuluh tahun.

"Hal itu juga membuka Kotak Pandora kejahatan yang lain yang diduga pelakunya orang yang sama yaitu kepala daerah di sana yang tertangkap KPK kepada bekerja sawit yang bekerja di ladangnya. yang ternyata kita menemukan 7 apa ya perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. pertama adalah bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, Krangkeng. di dalam rumahnya. yang kedua kerangkeng dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. ketiga mereka tidak punya akses untuk ke mana-mana yang keempat mereka mengalami penyiksaan dipukul lebam dan luka yang kelima mereka diberi makan tidak layak Hanya dua kali sehari. yang keenam mereka tidak digaji selama bekerja ke yang ketujuh tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar" ucap anisa hidayat (ketuamigrant care).

Sedangkan menurut Kabid humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi juga memberikan pernyataan terkait kasus tersebut.

"ya Jadi kami sampaikan Polda Sumatera Utara sudah membentuk tim yang juga berkoordinasi dengan BNN P Sumatera Utara dan bnk Kabupaten Langkat dari penyelidikan awal yang dilakukan oleh tim bahwa benar by belakang rumah pribadi Bupati Langkat yang terjaring OTP KPK beberapa waktu yang lalu ada sebuah bangunan, di dalam bangunan itu terdapat ruangan yang kurang lebih berukuran enam kali enam meter ada dua ruangan yang berukuran enam kali enam meter dengan daya tampung dari setiap ruangan itu ada yang 26 ada yang 22. ini berdasarkan hasil penyelidikan awal dan juga keterangan yang kami dapatkan di tempat kejadian yang berasal dari dua penjaga yang disebut oleh mereka sebagai pembina nya."  Kombes Pol Hadi Wahyudi


Menurut hadi, bangunan ini kurang lebih dibuat tahun 2012 oleh Bupati Langkat. Tujuannya adalah untuk menampung warga masyarakat yang diserahkan oleh orangtuanya dengan membuat surat pernyataan karena anak-anaknya ini terlibat narkoba ataupun terlibat kenakalan-kenakalan remaja. Jadi mereka membuat surat pernyataan kemudian diserahkan kepada Bupati Langkat untuk diberikan pembinaan.

Pembinaan ini kalau keterangan yang hadi dapatkan juga di lapangan itu tidak memaksakan mereka untuk bekerja, jadi binaannya bersifat sukarela.

"Kenapa para orang tua ini menyerahkan kepada tempat tersebut karena bahwa tempat tersebut gratis kemudian menurut mereka tempat tersebut bisa dijadikan atau layaklah kan kira-kira seperti itu." Kombes Pol Hadi Wahyudi

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda